Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal saat bertukar cenderamata usai rapat kerja Komisi V di Kupang, NTT, Rabu (4/10/2023). Foto: Wilga/nr

Tim kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI meninjau permasalahan dan perkembangan kondisi infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal selaku pimpinan tim mengatakan, dalam kunjungan ini juga pihaknya bermaksud untuk menyerap aspirasi masyarakat sehingga Komisi V DPR RI bisa mendapatkan gambaran jelas dari pihak-pihak terkait terkait masalah-masalah yang terjadi di Kupang, NTT.

“Kami dari Komisi V DPR RI menyadari bahwa pembangunan infrastruktur merupakan tulang punggung kemajuan suatu daerah. Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk membangun ekonomi yang kuat, meningkatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup Masyarakat,” kata Iqbal dalam rapat kerja Komisi V di Kupang, NTT, Rabu (4/10/2023).

Dalam rapat ini juga, Wakil Bupati Kupang menyerahkan proposal masalah infrastruktur yang ada di daerahnya. Menanggapi hal ini, Iqbal mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk memperjuangkan dan mengawal usulan program dari masyarakat demi pemerataan pembangunan. Serta meminta seluruh pihak terkait untuk bekerja sama menyukseskan seluruh program infrastruktur yang ada di NTT.
 

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG dan BNPP/Basarnas agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam rangka penyusunan Program dan Kegiatan di tahun yang akan datang, sesuai usulan yang telah disampaikan dalam paparan Bapak Bupati tadi dan hasil rapat kita pada kesempatan ini,” pintanya.
 

Politisi PPP ini juga memahami Kabupaten Kupang sangat membutuhkan dukungan Program dan Kegiatan pembangunan infrastruktur dan transportasi melalui Mitra Kerja Komisi V DPR RI, mengingat daerah ini sering dilanda banjir yang mengakibatkan banyaknya kerusakan pada infrastruktur Jalan dan Jembatan.

“Beberapa daerah (di Kupang) yang membutuhkan dukungan pembangunan di bidang desa. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu berkolaborasi dalam memajukan dan menentukan wajah pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Kupang ke depan, menuju ke arah yang lebih baik,” pungkasnya. (we/aha)